Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu, Pengamat: Pemikiran Konyol!

JAKARTA,quickq苹果版下载不了 DISWAY.ID- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua meminta KPU melegalkan praktik money politic atau politik uang dalam proses pemilu.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, hal itu merupakan pernyataan konyol dari seorang anggota DPR. 

BACA JUGA:DPR Usulkan Money Politics Dilegalkan Dalam Peraturan KPU

BACA JUGA:Dua Caleg Demokrat Diduga Lakukan Money Politics, Bawaslu Jakarta Selatan: Belum Memenuhi Bukti yang Cukup

Mestinya, kata Ujang, sebagai anggota DPR mencari solusi supaya money politic dalam Pemilu bisa diminimalisir, bukan malah minta dilegalkan. 

"Mestinya anggota DPR itu ketika money politic itu masiv, mestinya mereka mencari solusi mencari cara agar money politic itu hilang paling tidak bisa diminimalisir, kan itu," kata Ujang saat dihubungi Disway.id pada Kamis, 16 Mei 2024. 

"Ini pernyataan yang menurut saya lucu, konyol dan tentu tidak bagus disampaikan seorang anggota DPR, dan itu akan merugikan bangsa ini," tambah Ujang. 

Menurutnya, jika sampai money politic dilegalkan, maka akan merugikan bangsa ini. Kata dia Indonesia akan makin hancur karena korupsi kian merajalela. 

BACA JUGA:Ridwan Kamil Respons PDIP Usai Dilaporkan ke Bawaslu Menyusul Dugaan Praktik Money Politics di Tasikmalaya

BACA JUGA:Gus Miftah Tanggapi Video Viral Bagi-bagi Duit ke Jemaah: Money Politics Masa Terang-terangan, Kok Goblokmen

"Ya jika money politic dilegalkan nampaknya makin rusak Indonesia makin ancur, korupsi meraja lela, dilarang saja diharamkan saja banyak yang melakukan," ucapnya. 

"Apa lagi kalau tidak dilarang, jadi legal tidak dilarang itu akan Indonesia makin ancur makin terperosok pada permainan uang itu," pungkasnya. 

Sebelumnya, dalam rapat dengan Ketua KPU Hasim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Lugito, anggota DPR dari PDIP Hagua menyarankan agar money politic dilegalkan dalam Pemilu. 

"Tidakkah kita pikir money politic dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politic ini keniscayaan," kata Hugua di Gedung DPR RI pada Rabu, 15 Mei 2024.

• 1
• 2
• »