Mendagri: 415 Kabupaten dan 93 Kota Ingin Berpartisipasi Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA,quickq DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan banyak pemerintah daerah (Pemda) yang antusias untuk mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tito menjelaskan alasannya yaitu karena program Makan Bergizi Gratis ini selain meningkatkan kesehatan anak-anak namun juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

BACA JUGA:Irma Nasdem Soroti MBG: Jangan Kemudian Rasanya Enggak Ada!

BACA JUGA:Puluhan Siswa SD di Sukoharjo Keracunan Makan Bergizi Gratis, BGN: Murni Kesalahan Teknis

"Pemda-Pemda ini banyak yang antusias, mendukung program makan bergizi gratis. Kenapa? karena sudah jelas ada off takernya, ada pembeli diserap jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam beternak, dan lain-lain, dibeli dan ini akan ekonomi circular sehingga daerah-daerah antusias kita lihat dari kapasitas daerah saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi (MBG)," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 17 Januari 2025.

Mantan Kapolri ini mengatakan sejauh ini telah ada 415 kabupaten dan 93 kota yang ingin berpartisipasi dalam program makan bergizi nasional (BGN).

"415 Kabupaten dan 93 kota dan semua Provinsi mau berpartisipasi karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat," jelas dia.

BACA JUGA:Istana Buka Suara soal Puluhan Siswa SD di Sukoharjo Keracunan Makan Bergizi Gratis

BACA JUGA:Wacana Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, Prabowo: Pemerintah Siap Beri Makan Anak Indonesia

Lebih lanjut, Tito menjelaskan APBD yang disiapkan pada tiap daerah berbeda namun tergantung pada sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, kata Tito, bagi daerah yang jumlah PAD-nya kecil maka anggaran akan dicover oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tergantung dari PAD-nya masing-masing contoh misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir 10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah meng-cover semua, menawarkan meng-cover semua dari APBD cukup mereka tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka yaudah 500 anak-anak aja yang lainnya akan di-cover oleh badan Gizi Nasional," jelas dia.