Cover 82 Juta Jiwa, AAUI Ungkap Masih Tunggu Kejelasan Pemerintah Soal Asuransi Program MBG

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menegaskan bahwa sektor asuransi umum belum dapat memberikan komentar rinci terkait potensi keterlibatan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah menjadi prioritas nasional.

Budi menyatakan bahwa pembahasan mengenai keterlibatan asuransi dalam program tersebut masih berada pada tahap awal. Menurutnya, hal ini belum bisa dibicarakan lebih jauh karena menyangkut isu yang sangat sensitif dan berdampak besar bagi masyarakat.

“Wah, saya belum berani berkomentar banyak MBG karena ini kan masih dini ya, masih dalam tahap pembahasan semua. Tentunya sangat sensitif karena ini menyangkut harkat manusia yang cukup banyak,” ujar Budi saat ditemui dalam acara Indonesia Insurance Summit 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (22/5/2025). 

Baca Juga: Tantangan Implementasi POJK No 20 Tahun 2023, AAUI : Butuh Kerjasama Semua Pihak

Ia menyebut, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai angka signifikan, yakni sekitar 82 juta orang per hari. Skala besar inilah yang membuat pembahasan masih bersifat hati-hati, terutama karena menyangkut berbagai aspek teknis yang belum diputuskan secara final.

“Kan kita tahu kurang lebih ada 82 juta yang menerima program makan gratis itu setiap hari,” ucapnya menambahkan.

Budi menjelaskan bahwa sejumlah usulan dan diskusi internal memang sudah mulai berjalan di lingkungan industri asuransi. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait mekanisme keterlibatan, termasuk soal kecukupan premi, proses pembayaran klaim, hingga jenis perlindungan yang bisa ditawarkan.

Baca Juga: Bawa Update Soal Asuransi MBG, Bos OJK : Ada Peluang Libatkan Swasta

“Jadi memang ada beberapa usulan tapi kami juga masih lihat dulu semuanya karena tentunya kecukupan preminya, bagaimana proses pembayaran klaimnya atau santunan ini masih tahap awal dan terlalu dini kalau kami berkomentar,” jelas Budi.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang akan dijalankan dalam skala nasional dan menyasar puluhan juta warga setiap hari. Potensi keterlibatan sektor asuransi menjadi penting karena program ini dinilai memiliki risiko logistik dan operasional yang cukup besar. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan final mengenai bentuk perlindungan atau skema pembiayaan yang akan digunakan jika asuransi umum dilibatkan.