Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Belum Usai!

Warta Ekonomi,quickq可以退款吗 Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan terus berlanjut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Efisiensi akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pagu anggaran, dengan tetap mengacu pada evaluasi kinerja kementerian/lembaga pada tahun berjalan.

Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi akan dilakukan secara tegas. “Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi),” katanya, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Sri Mulyani Bawa Kabar Baik: APBN April Cetak Surplus Lagi!

Kebijakan efisiensi tersebut, menurut Menkeu, ditujukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam APBN 2026, belanja negara direncanakan dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah,” jelasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial, strategi jangka menengah pemerintah akan difokuskan pada delapan agenda prioritas pembangunan nasional. Strategi tersebut meliputi: ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Baca Juga: Sri Mulyani PD Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,8% di 2026

“Strateginya mengacu pada Asta Cita—delapan prioritas Bapak Presiden baru—dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang didevelop oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” ujar Sri Mulyani.

Dokumen KEM-PPKF ini akan menjadi dasar awal pembahasan RAPBN 2026 yang akan dirumuskan lebih lanjut bersama DPR RI dalam waktu dekat.