Resmi Dideklarasikan, IPD

Warta Ekonomi,quickq官方安卓版 Jakarta -

Ikatan Perencana Desa Indonesia (IPD-Indonesia) resmi dideklarasikan dan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Sabtu (24/5/2025). Dalam acara tersebut, Ketua Umum IPD-Indonesia, Dr. Fitrawan Umar, ST, M.Sc, menegaskan komitmen organisasi untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Wawan, sapaan akrabnya, menyoroti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota yang hingga kini masih terjadi, meski Indonesia telah merdeka hampir 80 tahun.

"Hingga saat ini masih ada kesenjangan antara desa dan kota. Padahal, kita sama-sama sudah merdeka," ujar Wawan.

Ia mencontohkan kondisi di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. "Desa Bakaru sudah memproduksi listrik, tapi desa-desa di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan akses listrik. Ini adalah realitas yang memprihatinkan," lanjutnya.

Menurut Wawan, sebagian besar penduduk Indonesia kini tinggal di kota, dan angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat.

"Hampir 50 persen penduduk kita adalah penduduk kota, dan dalam waktu dekat bisa mencapai 60 persen. Namun, sebagian besar dari mereka adalah orang desa yang pindah ke kota. Urbanisasi ini perlu kita perhatikan dampaknya, terutama bagi desa," jelasnya.

Urbanisasi, menurutnya, seringkali membuat masyarakat desa kehilangan akses ke sumber daya dan terpinggirkan.

"Kita ingin mengajak seluruh pihak untuk melihat desa sebagai ruang yang memiliki masa depan. Desa bukan hanya tempat tinggal sementara atau tempat lahir, tetapi tempat untuk bertumbuh dan berkembang," ujarnya.

Dalam deklarasinya, IPD-Indonesia menegaskan bahwa perencanaan desa adalah bagian penting dari ilmu pengetahuan yang menggabungkan teori dan praktik. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan desa sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia: bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pendiri IPD-Indonesia, Abdul Qodir Jaelani atau yang akrab disapa Qodja, turut menambahkan bahwa desa memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan kota.

"Banyak pembangunan kota yang bergantung pada desa. Mulai dari bahan bangunan hingga hasil pertanian, semuanya berasal dari desa, termasuk daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat kota," jelas Qodja.

Namun, Qodja menyoroti bahwa eksploitasi sumber daya alam (SDA) di desa seringkali meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa memberikan manfaat yang setara bagi masyarakat desa.

"IPD-Indonesia ingin mengubah pola ini dengan mendorong pembangunan desa yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat," tegasnya.

IPD-Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan potensi lokal desa, baik dalam sektor pertanian, pariwisata, maupun pelestarian budaya. "Kami ingin berkolaborasi dengan masyarakat lokal, termasuk masyarakat Dayak yang memiliki kearifan lokal dalam bertani dan menjaga lingkungan. Desa memiliki arsiteknya sendiri, dan kami ingin memanfaatkan keahlian tersebut," jelas Qodja.

Dalam waktu dekat, IPD-Indonesia berencana memperkuat organisasi dengan membentuk perwakilan di seluruh 34 provinsi di Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut telah memiliki perwakilan di 17 provinsi. Langkah awal akan difokuskan pada desa-desa sekitar kawasan konservasi hutan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

IPD-Indonesia juga berencana mengembangkan sekolah perencanaan desa untuk melatih pendamping desa dalam merancang pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

"Selama ini pendamping desa cenderung hanya mendampingi administrasi. Kami ingin mereka juga mendalami substansi perencanaan pembangunan agar desa bisa maju sesuai potensi yang dimiliki," terang Wawan.

Organisasi ini membuka peluang kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat pembangunan desa.

"Kami berharap bisa berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan lembaga terkait lainnya. Meskipun sejauh ini belum ada pertemuan resmi, kami akan segera menjadwalkan audiensi untuk membahas sinergi dalam memperkuat pembangunan desa," jelas Wawan.

Melalui IPD-Indonesia, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara berkeadilan, tidak tertinggal dari kota, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

"Pembangunan desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan," tutup Wawan.