Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta
JAKARTA,quickq官网 DISWAY.ID--Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional One Map Policy Summit pada Kamis 11 Juli 2024.
Rakor ini turut menghadirkan Badan Informasi Geospasial dan beberapa menteri-menteri Presiden Jokowi seperti menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
BACA JUGA:Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan Anak Buah di Lingkungan Kementerian Pertanian
BACA JUGA:Wakil Menteri Palestina Al-Ghussein Tewas dalam Serangan Udara Israel
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy ini telah berjalan selama 8 tahun.
One map policy ini kata Airlangga telah mencakup empat kegiatan, yaitu kompilasi, data, integrasi dan singkronisasi, serta berbagai data informasi geospasial.
"Kebijakan ini juga telah telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga di 38 provinsi," katanya saat jumpa pers.
BACA JUGA:Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023
BACA JUGA:Presiden Sambut Baik Family Office, Para Menteri Khawatir
Berbagai data dan informasi kata Airlangga dilakukan dengan geoportal kebijakan satu peta dan secara luas telah dimanfaatkan.
"Ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang dan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten kota, tambahnya.
"Dan tentu sangat bermanfaat untuk OSS dalam perizinan usaha dan juga data ini penting untuk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan indonesia," lanjutnya.
Lebih lanjut kata disebutkan Airlangga, hal Ini juga diperlukan untuk perbaikan dari kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih
"Kedepan tentu kebijakan ini akan dibuka ke publik, dan diharapkan masuarakat luas bisa akses, dan pemerintah berkomitmen selesaikan ketidaksesuaian, terutama untuk beri kepastian hukum dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," tandasnya.
(责任编辑:焦点)
- ·Rebusan Daun Sirih Untuk Apa? Begini Kegunaannya
- ·Respons Santai Kapolda Irjen Karyoto Usai Firli Bahuri Ajukan Praperadilan
- ·Vonis Ringan Dokter Bimanesh, KPK Ajukan Banding
- ·Niat Puasa Syawal, Keutamaan dan Tata Cara Menjalankannya
- ·7 Cara Stop Kebiasaan Overeating, Jangan Makan Sambil Nonton TV
- ·Bareskrim Kembali Tangkap Anak Buah Fredy Pratama, Ini Perannya!
- ·Ada Batasnya, Sampai Kapan Zakat Fitrah Bisa Dibayar?
- ·CEO Airbus: Penerbangan Jadi Kambing Hitam Emisi Karbon
- ·Caleg DPRK Partai PKS Sempat Buron Selama 3 Minggu, Sabu 70 Kilogram Jadi Barang Bukti
- ·Ini Profil Adik Ketua MPR RI yang Ditangkap KPK
- ·FOTO: Menyusuri Blok M Hub, Wajah Baru Terminal Blok M
- ·CEO Airbus: Penerbangan Jadi Kambing Hitam Emisi Karbon
- ·KPK Diminta Selidiki Proyek Dana Otsus Aceh Barat
- ·Anies Baswedan Surati Mensesneg, Kenapa ya?
- ·5 Tanda Pria Terlalu Banyak Masturbasi, Ranjang jadi Ambyar
- ·Ganjar Pranowo dan Boediono Bertemu, Bahas Ekonomi hingga Pembangunan
- ·KPK Didesak Jelaskan Surat kepada Bos Geo Dipa Energi
- ·CEO Airbus: Penerbangan Jadi Kambing Hitam Emisi Karbon
- ·Jokowi Girang Daya Saing Indonesia Tahun 2024 Naik Signifikan Versi IMD
- ·Ganjil Genap Diperpanjang, Dishub: Evaluasi Tetap Ada