您的当前位置:首页 > 娱乐 > Procter & Gamble Akan PHK 7.000 Karyawan, Tarif Trump dan Konsumen Takut Inflasi Jadi Pemicu 正文
时间:2025-06-08 06:19:24 来源:网络整理 编辑:娱乐
Warta Ekonomi, Jakarta - Raksasa barang konsumsi asal Amerika Serikat, Procter & Gamble (P&G quickq网页版登录
Raksasa barang konsumsi asal Amerika Serikat, Procter & Gamble (P&G), mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap hingga 7.000 karyawan dalam dua tahun ke depan.
Keputusan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran menyusul tekanan biaya akibat tarif perdagangan dan kekhawatiran konsumen terhadap situasi ekonomi global.
Baca Juga: Petronas PHK 5.000 Karyawan, PM Anwar Ibrahim Buka Suara
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Chief Financial Officer P&G, Andre Schulten, dalam konferensi konsumen Deutsche Bank di Paris, Kamis (5/6/2025). Ia menyebutkan bahwa pemangkasan setara dengan sekitar 6% dari total tenaga kerja global P&G dan mencakup sekitar 15% dari karyawan non-manufaktur perusahaan.
“Restrukturisasi ini adalah langkah penting untuk memastikan target jangka panjang perusahaan tetap tercapai. Namun ini tidak serta merta menyelesaikan tantangan ekonomi yang sedang kami hadapi saat ini.” ujar Schulten dilansir dari The Guardian, Sabtu (7/6/2025).
P&G, yang dikenal luas lewat produk Tide, Pampers, dan Gillette, memiliki sekitar 108.000 karyawan di seluruh dunia per Juni 2024. Selain PHK, perusahaan juga akan menghentikan penjualan sejumlah produk di beberapa pasar, meski belum merinci negara atau kategori produknya. Informasi lebih lengkap dijanjikan akan disampaikan pada Juli mendatang.
Seperti banyak perusahaan lain, P&G kini bergulat dengan perubahan perilaku konsumen Amerika yang semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Inflasi yang belum sepenuhnya jinak membuat daya beli melemah.
Survei sentimen konsumen Universitas Michigan mencatat penurunan lima bulan berturut-turut, dengan skor Mei 2025 turun ke angka 50,8 yang merupakan salah satu yang terendah sepanjang sejarah survei.
Beban lain datang dari kebijakan tarif tinggi yang digaungkan mantan Presiden Donald Trump. Menurut laporan terbaru Kantor Anggaran Kongres (CBO), rencana tarif Trump diproyeksikan menambah utang negara hingga $2,4 triliun dalam sepuluh tahun ke depan, sekaligus memperparah inflasi dan memangkas daya beli rumah tangga.
Halaman BerikutnyaHalaman:
Prada Jual Paperclip Seharga Rp6 Juta, Berminat Beli?2025-06-08 06:13
FOTO: Semarak Berbuka Puasa di Kampung Ramadan Jogokariyan2025-06-08 05:57
Warganet Ngeluh Sepeda Hilang Saat Diparkir di Stasiun, MRT Janji Perbaiki Prosedur Keamanan2025-06-08 05:37
Specialty Coffee Expo 2025 di Houston Menjadi Tujuan BNI Xpora Bawa Kopi Sumatra2025-06-08 05:33
SNPMB 2025 Segera Dibuka, Simak Tata Cara Pengisian PDSS Sekolah Manual dan E2025-06-08 04:52
Aksi Demonstrasi Hari Buruh di DPR Disusupi Anarko, Massa Anarkis Lempari Kendaraan2025-06-08 04:45
Kemenperin Belum Bisa Berikan Izin Edar iPhone 16 Meski Apple Bakal Bangun Pabrik, Ini Penyebabnya2025-06-08 04:19
Bikin Rusuh dalam Demonstrasi Hari Buruh, Belasan Anarko Dikukut Polda Metro Jaya2025-06-08 04:05
7 Sayuran yang Mengandung Kalsium, Jaga Kesehatan Tulang dan Gigi2025-06-08 04:00
7 Manfaat Minum Teh Tawar, Si Pahit yang Kaya Nutrisi2025-06-08 03:57
9 Buah yang Mengandung Kalsium, Sehat dan Menyegarkan2025-06-08 06:16
Geger di Gedung DPRD DKI Jakarta, Inisial 'NS' Diduga Pelaku Pelecehan, Siapa Dia?2025-06-08 06:10
Bongkar Muat Biang Kerok Macet Parah di Tanjung Priok! Polisi Siapkan Jalur Alternatif2025-06-08 05:54
Pemprov DKI Mau Bangun Dermaga Baru di PIK, DPRD Minta Masyarakat Kepualauan Seribu Dilibatkan2025-06-08 05:27
Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 Segera Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya2025-06-08 05:16
Bappebti Kemendag Resmi Serahkan Pengawasan Aset Keuangan Digital Kepada OJK2025-06-08 05:05
Dari Dedi Mulyadi Hingga Purnawirawan TNI, Ini Pernyataan Kontroversial Hercules2025-06-08 04:18
Kadin Dorong Percepatan Program Gizi Nasional: Sinergi Lintas Sektoral Jadi Kunci2025-06-08 04:06
Catat! KIP Kuliah 2025 Tidak Kena Efisiensi Anggaran, Beasiswa Tetap Lanjut!2025-06-08 03:57
Bappebti Kemendag Resmi Serahkan Pengawasan Aset Keuangan Digital Kepada OJK2025-06-08 03:55