Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon listrik yang semula dirancang untuk diberikan pada bulan Juni dan Juli.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan antar kementerian dan mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam proses penganggaran.

“Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata proses penganggarannya jauh lebih lambat. Jadi kalau tujuannya adalah untuk bulan Juni dan Juli, kami memutuskan diskon ini tak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

Sebagai alternatif, pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran tersebut ke program bantuan subsidi upah (BSU). Menurut Sri Mulyani, program ini dinilai lebih siap untuk dijalankan karena memiliki basis data yang sudah lebih bersih dan akurat, terutama dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Pada masa Covid-19, bantuan subsidi upah juga pernah dilakukan, tapi saat itu data BPJS masih perlu dibersihkan. Sekarang, data BPJS sudah clean untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan,” jelasnya.

Kesiapan data dan kecepatan implementasi menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengalihkan bantuan ini. Dengan data yang sudah tertata rapi, program BSU diyakini dapat lebih tepat sasaran dan segera disalurkan kepada pekerja yang membutuhkan.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tantangan ekonomi saat ini.

• ·Checkout Lebih Aman, Visa Dorong Pengembangan E
• ·KPK Sita Sejumlah Aset Senilai Rp 27,4 Miliar Dalam Korupsi Proyeksi Jalur Kereta
• ·Dengarin Nih Perintah Terbaru Mas Anies: Ini Keputusan Gubernur Jakarta....
• ·Terungkap Perintah Sadis John Kei ke Anah Buah: 'Libas' Semua...
• ·Cek Dana Bansos 2025 Mulai Pakai DTSEN, Apa Bedanya dengan DTKS?
• ·Tingkatkan Sinergitas, Polri Bersama Wartawan Gelar Bhayangkara Presisi Bowling Cup
• ·Kolaborasi Kemenkumham dan Pemprov Banten Lewat Festival Layanan Hukum dan HAM
• ·KPK Sebut Shelter Tsunami di NTB Tidak Bisa Digunakan, Nilai Proyeksi Capai Rp 20 Miliar
• ·Demo Dosen ASN Tuntut Pencairan Tukin ke Prabowo, ADAKSI: Tak Pernah Digubris Mendiktisaintek!
• ·Sosok MA dan AR Disebut Terlibat NGO Israel Berujung Dipecat MUI, Asrorun: Sikap MUI Jelas Mengutuk
• ·Petinggi Sunda Empire Minta Keringanan Hukuman
• ·Resmi! Nasdem Usung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur Pilkada Jakarta
• ·Kerupuk dan Rijsttafel, Gaya Makan Pribumi yang Disontek Belanda
• ·Atap Menara Era Dinasti Ming Runtuh, Genteng
• ·Megawati Tantang AKBP Rossa, Penyidik KPK yang Periksa Hasto: Sini Hadapi Aku!
• ·Moge yang Dikendarai Menteri PUPR Basuki di IKN Ternyata Nunggak Pajak